PPOB dan Pulsa Murah Terengkap BANK Bukopin INTERPAY INTERLINK SOLUSI MANDIRI

PPOB Bukopin menyediakan berbagai solusi kebutuhan pulsa anda seperti transaksi pembayaran online untuk berbagai keperluan seperti pulsa, telkom, pln, PDAM, multifinance, dan lainnya. Kami merupakan distributor PPOB pulsa untuk anda yang ingin menjalankan bisnis dan menjadi agen PPOB.

DASAR HUKUM ADANYA PPOB

PLN meyakinkan dan menegaskan soal legalitas dan dasar hukum berdirinya PPOB.
Pembayaran ppob sudah sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen , karena mengamanatkan kepada pelaku usaha untuk memberikan pilihan layanan yang lebih baik bagi konsumen, selain itu tidak ada monopoli dalam jasa pembayaran rekening. Dalam hal ini PPOB PLN tetap terjaga dengan baik dan di berikan kepada kalangan profesional untuk terlibat aktif sehingga pelayanan pelanggan semakin baik dari waktu ke waktu.


Pembayaran  Listrik Online Bank mempunyai dasar hukum. Manajer komunikasi hukum dan Administrasi PT PLN mengatakan Payment Point Online Bank (PPOB) tidak sembarangan di terapkan kepada masyarakat, Khususnya pelanggan PLN pengguna jasa PPOB. sebab ppob mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu :

  1. UU No 10 Th 1998 junto No7 Th 1998 tentang perbankan  (Psl 1 butir 1).
  2. Dasar hukum internal PLN tentang peralihan penerimaan pembayaran ke PPOB yang berdasarkan keputusan Direksi PLN No.021.k/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan petunjuk Tata Usaha Pelanggan dalam hal ini fungsi penagihan.
  3. Edaran Direksi PT.PLN (Persero) No.010.E/012/DIR/2002 tanggal 29 Juni 1984 tentang penyelenggaraan Bank dan PT. Pos Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan jasa dalam lalu Lintas Pembayaran.
  4. Berdasarkan UU No.7 tahun 1992.
  5. Berdasarkan UU No.10 tahun 1984 tentang perbankan.
  6. Berdasarkan UU No6 tahun 1984 tentang Pos  
Dengan PPOB pelanggan di bebankan biaya tambahan admin, dan sehubungan dengan adanya proter di masyarakat tentang besarnya pungutan adminidtrsi bank di ppob itu sebenarnya sah sebab sesuai dengan ketentuan UU perbankan, hak Bank untuk mengenakan biata administras. hal itu sesuai dengan bunyi pasal 1395 KUHP perdata yaitu, biaya yang harus di keluarkan untuk menyelenggara perbankan di tanggung oleh debitut/pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran.

Dengan system PPOB ini diharapkan dapaat bermanfaat dan mempermudah masyarakat.


BERITA LAIN :
Deposit via Blackberry
Pendaftaran Baru di PPOB
Cara hitung besaran penghabisan pulsa
Kenikan Listrik seiring naiknya BBM
Pengertai dari PPOB


0 komentar:

Poskan Komentar

 
Design by Wordpress | Bloggerized by Blogger | coupon by interpay.web.id